KPK: Tidak Ada Korupsi di Pembelian RS Sumber Waras

Loading...
Loading...

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menemukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta seluas 3,64 hektare.

"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK untuk bertemu dengan penyidik kami. Dari situ berarti kan sudah selesai, perbuatan melawan hukumnya selesai," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.

Dalam penyelidikan Sumber Waras itu, KPK sudah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 April 2016. Menurut Agus, kesimpulan itu berasal dari penelusuran penyelidik KPK.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Ahok agar memberikan sanksi kepada tim pembelian tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan zona nilai tanah.

Sampai saat ini laporan dugaan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan.

Ahok menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1, Grogol, Jakarta Barat, itu karena NJOP pada 2014 adalah sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp 755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi.

BACA SELENGKAPNYA>>

https://nasional.tempo.co/read/779724/kpk-tidak-ada-korupsi-di-pembelian-rs-sumber-waras/full&view=ok

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel