PAN Kritik Anies: Bahan Anggaran Dikasih H-1 Menit Rapat

Loading...
Loading...

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dia menyoroti soal transparansi anggaran.

Dia menyebut Pemprov sudah keterlaluan lantaran baru menyerahkan bahan draf anggaran DKI kepada DPRD di menit-menit akhir menjelang rapat. Dengan demikian, kata Zita, DPRD tidak bisa maksimal menjalankan fungsi penganggaran saat rapat Komisi.

"Masa mengevaluasi anggaran miliaran, bahannya baru dikasih saat rapat H-1 menit. Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" kata Zita dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (6/11).

Zita mengatakan polemik anggaran lem aibon senilai Rp82,8 miliar yang mengemuka ke publik hanya bagian kecil dari banyaknya persoalan terkait anggaran DKI.

"Jadi lem aibon it's the tip of the iceberg. Baru puncaknya aja dari gunung es permasalahan transparansi dan akuntabilitas di anggaran DKI," kata Zita.

Zita khawatir jika hal seperti ini terus berlanjut, maka akan menghilangkan rasa saling percaya antara DPRD dan Pemprov DKI. Dia pun merasa tak puas atas pembahasan draf anggaran yang sedang berlangsung hingga kini.

Menurutnya, untuk mengetahui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020, harus dilengkapi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia kecewa karena dokumen terkait belum diserahkan kepada DPRD jauh sebelumnya.

"Harus dianalisis betul. Enggak mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," tegas Zita.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya menyoroti sejumlah kejanggalan draf anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya, dalam KUA-PPAS 2020 disebutkan anggaran pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82,8 miliar, pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, PSI juga menyoroti anggaran Rp121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Gerindra Bicara Transparansi

Pada kesempatan berbeda, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai tidak ada keharusan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengunggah draf anggaran ke publik. Menurut Penasihat Gerindra DKI Jakarta M. Taufik, anggaran harus didiskusikan kepada sesama anggota dewan, bukan ke media.

"Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya kalau mau mendiskusikan di forum jangan dilaporin ke teman-teman wartawan gitu loh, kenapa enggak forum," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/11).

Taufik mengatakan tanpa mengunggah ke laman resmi DKI, transparansi masih bisa didapatkan oleh publik. Sebab menurutnya, Rapat Komisi dan Anggaran selalu terbuka untuk publik.

"Menurut saya, transparansi ukurannya dalam proses pembahasan. Kalau misalkan pimpinan komisi mengatakan rapat ini tertutup, nah itu boleh diserbu. Di pembahasan ini yang berbahaya kalau tertutup bisa kongkalikong," ujarnya.

Taufik pun menyinggung cara PSI mengunggah data ke media sosial terkait lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar. Menurut dia, langkah PSI yang hanya mencari sensasi itu harus dikurangi.

"Jadi sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya aja yang buat saya harus dikurangi dikit. Goalnya adalah APBD yang sesuai dengan keinginan masyarakat bukan goalnya genit-genit saja," kata Taufik.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106162201-32-446135/pan-kritik-anies-bahan-anggaran-dikasih-h-1-menit-rapat

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel